JAKARTA - Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa realisasi pembangunan hunian tetap bagi para penyintas bencana di wilayah Aceh saat ini telah menyentuh angka 94 persen. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam forum rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih guna membahas percepatan pemulihan sosial ekonomi. Pada Rabu 25 Februari 2026, agenda strategis ini mempertemukan Menko PMK, Mendagri, serta Mensos untuk mengevaluasi sisa pengerjaan infrastruktur perumahan yang masih terkendala di beberapa titik wilayah.
Capaian Pembangunan Infrastruktur Hunian Tetap Dan Evaluasi Akhir Pemulihan Pasca Bencana
Pemerintah Aceh terus berkomitmen menyelesaikan sisa 6 persen pengerjaan fisik bangunan agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman secara permanen harian. Realisasi yang sudah mencapai 94 persen tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pusat, serta berbagai elemen relawan yang bekerja tanpa henti di lapangan tersebut. Hingga Rabu 25 Februari 2026, proses verifikasi data penerima manfaat tetap dijalankan dengan sangat ketat guna memastikan tidak ada kekeliruan dalam distribusi kunci rumah bagi para warga.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa sebagian besar kendala yang tersisa berkaitan dengan masalah logistik dan aksesibilitas menuju lokasi pembangunan yang berada di daerah terpencil pedalaman. Meskipun demikian, koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten diharapkan mampu mempercepat mobilisasi material bangunan agar target penyelesaian seratus persen dapat segera tercapai tahun ini. Capaian angka 94 persen ini dianggap sebagai progres yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode awal tahun lalu yang sempat mengalami perlambatan akibat kendala cuaca ekstrem di Aceh.
Sinergi Kementerian Strategis Dalam Mempercepat Penuntasan Sisa Proyek Perumahan Rakyat Aceh
Menko PMK memberikan arahan tegas agar sisa pembangunan hunian tetap tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut mengingat kebutuhan warga akan tempat tinggal yang representatif sudah sangat mendesak sekali saat ini. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial juga diarahkan pada penguatan aspek administrasi serta penyediaan fasilitas pendukung kesehatan di sekitar kompleks perumahan baru bagi masyarakat tersebut. Pada Rabu 25 Februari 2026, disepakati adanya penambahan personel teknis untuk membantu percepatan penyelesaian tahap akhir atau finishing pada unit-unit rumah yang saat ini sudah dalam kondisi berdiri tegak.
Mendagri juga menyoroti pentingnya kepastian legalitas lahan agar di masa depan para penghuni hunian tetap tidak menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang mereka tempati sekarang. Setiap jajaran pemerintah di tingkat kabupaten di Aceh diminta untuk segera menerbitkan sertifikat hak milik bagi para penyintas sebagai bentuk jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan keluarga mereka nantinya. Proses ini dikawal langsung oleh Satuan Tugas percepatan pemulihan bencana yang memiliki wewenang untuk melakukan mediasi jika terdapat sengketa batas lahan yang terjadi di tengah-tengah pemukiman baru warga.
Alokasi Bantuan Sosial Dan Penguatan Ekonomi Bagi Penghuni Kawasan Hunian Tetap
Selain urusan fisik bangunan, Menteri Sosial menekankan pentingnya pemberian bantuan stimulan ekonomi agar para warga di kawasan hunian tetap dapat memulai kehidupan yang mandiri dan berdaya harian. Program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama atau KUBE akan segera diluncurkan guna mengoptimalkan potensi lokal di sekitar wilayah relokasi yang telah dibangun oleh pemerintah daerah Aceh tersebut. Pada Rabu 25 Februari 2026, dibahas pula mengenai skema bantuan pangan berkelanjutan bagi lansia dan anak yatim yang tinggal di kawasan hunian tetap agar kesehatan mereka tetap terjaga baik.
Penyediaan akses air bersih dan jaringan listrik juga menjadi fokus utama yang sedang dituntaskan oleh dinas pekerjaan umum bersama dengan perusahaan listrik negara di seluruh lokasi pembangunan rumah. Tanpa fasilitas dasar yang memadai, hunian yang sudah mencapai progres 94 persen tersebut tidak akan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi para pengungsi tersebut. Pemerintah Aceh berharap dukungan anggaran dari pusat tetap mengalir lancar hingga seluruh fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan dan drainase pemukiman selesai dibangun dengan standar kualitas yang sangat baik sekali.
Target Penyelesaian Seratus Persen Dan Harapan Baru Bagi Masyarakat Terdampak Bencana
Wakil Gubernur optimis bahwa dengan dukungan penuh dari kementerian koordinator serta kementerian teknis, sisa pengerjaan hunian tetap di Aceh akan rampung sebelum memasuki akhir semester tahun ini. Masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara diminta untuk tetap bersabar karena pemerintah sedang mengupayakan kualitas bangunan yang terbaik demi keamanan jangka panjang penghuninya di masa depan. Rabu 25 Februari 2026 menjadi momentum penguatan janji pemerintah untuk mengembalikan harkat dan martabat para penyintas melalui penyediaan rumah tinggal yang sehat, layak, serta aman dari risiko bencana.
Evaluasi berkala akan terus dilakukan oleh tim gabungan pusat dan daerah guna memastikan setiap sen anggaran yang dikucurkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Aceh yang membutuhkan. Keberhasilan pembangunan ini diharapkan dapat menjadi role model bagi penanganan pasca bencana di wilayah lain di Indonesia yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kecepatan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait. Dengan sisa pengerjaan yang tinggal 6 persen, harapan baru bagi ribuan kepala keluarga untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil kini sudah berada di depan mata dengan nyata sekali.
Komitmen Jangka Panjang Pemerintah Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Pemukiman Baru
Pemerintah juga merancang program penghijauan di sekitar lokasi hunian tetap agar tercipta lingkungan yang asri serta mampu mencegah terjadinya bencana sekunder seperti longsor atau banjir di wilayah tersebut. Edukasi mengenai pengelolaan sampah mandiri dan menjaga sanitasi lingkungan diberikan kepada para calon penghuni agar kawasan pemukiman baru tidak kumuh dan tetap menjadi tempat tinggal yang sehat bagi anak. Hingga Rabu 25 Februari 2026, beberapa titik lokasi hunian tetap sudah mulai memperlihatkan perubahan positif dengan tumbuhnya tanaman produktif yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat di halaman rumah mereka masing-masing.
Kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat juga terus dijalin guna memastikan pendampingan sosial bagi para penyintas berjalan dengan lancar tanpa adanya gesekan antarkelompok warga di lokasi relokasi tersebut. Pemerintah Aceh percaya bahwa kunci dari keberhasilan pemulihan pasca bencana adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat aset yang telah diberikan oleh negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas besar ini akan segera berakhir setelah kunci rumah terakhir diserahkan kepada warga, menandai berakhirnya masa transisi panjang menuju kehidupan yang normal dan lebih sejahtera bagi rakyat Aceh tercinta.