Masyarakat Adat Papua Harus Jadi Mitra Utama Pembangunan, Kata Menko Zulhas

Kamis, 03 September 2026 | 02:38:01 WIB
Menko Pangan Zulkifli Hasan membuka PAPEDA Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, yang dihadiri sekitar 1.030 peserta.

SUARARAKYAT.CO — PAPEDA Summit 2026 berlangsung tiga hari, 2-4 September 2026, di Kota Sorong. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, hingga mitra pembangunan internasional.

Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu melaporkan, kegiatan itu dihadiri sekitar 1.030 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan komunitas internasional.

"Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan," kata Zulkifli Hasan saat membuka forum tersebut.

Pesan Tegas Menko: Beri Kepercayaan Penuh pada Papua

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah daerah mestinya mendapat kepercayaan lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di Papua. Dia menilai pendekatan dari atas tidak lagi relevan jika mengabaikan kearifan lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

"Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh," ujarnya.

Menko Pangan hadir sebagai pembicara utama dalam forum yang mengusung semangat "Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development". Tema itu menempatkan manusia, lingkungan, dan budaya sebagai fondasi pembangunan Tanah Papua.

Pernyataan Zulkifli sejalan dengan pandangan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Sebelumnya, Elisa berulang kali menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat adat agar mereka memperoleh manfaat nyata dari proyek-proyek pembangunan di wilayahnya.

Lima Agenda Strategis dari Pegunungan Hingga Laut

Selama tiga hari, para peserta membahas perencanaan pembangunan berkelanjutan di Papua. Zulkifli menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Lima agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan forum:

  • Penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim
  • Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat
  • Pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy)
  • Penguatan kedaulatan pangan dan energi
  • Integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut

Menanti Kolaborasi Konkret Pasca-Forum

Julian Kelly Kambu berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi. Dia mendorong lahirnya kolaborasi konkret yang menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga kawasan tersebut.

Sorong dipilih sebagai tuan rumah edisi perdana PAPEDA Summit karena posisinya sebagai pintu gerbang Papua Barat Daya. Pemerintah pusat, menurut Zulkifli, berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia tanpa mengorbankan hak masyarakat adat.

Forum ini menjadi salah satu yang terbesar di Papua sepanjang 2026, dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, kepala daerah se-Tanah Papua, serta delegasi negara sahabat.

Tags

Terkini